Depok (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi, Kamis (21/8) siang,
dijadwalkan membacakan putusan akhir atas gugatan perselisihan hasil
pemilihan umum yang diajukan oleh pasangan capres/cawapres Prabowo
Subianto-Hatta Rajasa.
Selain pasangan tersebut, masyarakat juga menunggu dan
mereka-reka putusan akhir apa gerangan yang akan diambil oleh Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan seberapa besar peluang gugatan
Prabowo-Hatta itu dikabulkan oleh mahkamah tersebut.
Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan perhatian
khusus pada rencana pembacaan putusan sengketa hasil Pemilu Presiden
2014 oleh MK. Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan,
terkait rencana pembacaan putusan tersebut SBY menunda keberangkatan ke
Papua dalam rangka "Sail Raja Ampat", yang diagendakan Kamis (21/8).
Menurut pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI),
Karyono Wibowo, pihak Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sejauh ini belum
memberikan bukti-bukti kuat. Mereka lebih banyak menghadirkan saksi yang
memberikan keterangan berdasarkan mendengar keterangan pihak lain. Jadi
tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri.
Keterangan saksi seperti itu kurang kuat untuk membuktikan adanya
pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dalam
penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014. "Yang lebih banyak dipersoalkan
Prabowo-Hatta hanyalah persoalan jumlah daftar pemilih khusus tambahan
(DPKTb) dan pembukaan kotak suara oleh KPU," kata Karyono.
Bila yang dipersoalkan hanya DPKTb dan pembukaan kotak suara,
ujarnya, maka materi gugatan Prabowo-Hatta masih lemah. Apalagi, hal itu
juga sudah diklarifikasi oleh pihak termohon yakni KPU.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Pangi Syarwi Chaniago memprediksi ada tiga kemungkinan MK akan
memutuskan sengketa pilpres pada 21 Agustus. Pertama, menerima gugatan
termohon (Prabowo-Hatta). Namun, putusan ini tetap berisiko tinggi
terhadap kestabilan politik, terutama menyangkut pendukung Jokowi yang
mempertanyakan keputusan tersebut.
Kedua, menolak semua gugatan Prabowo-Hatta. Putusan MK tersebut
tetap akan membuat suasana politik menjadi gaduh, memanas dan mengancam
stabilitas politik. Ketiga, memenuhi sebagian gugatan Prabowo-Hatta,
dengan konsekuensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Provinsi
atau semua TPS di Papua atau sebagian TPS di Indonesia.
"Saya berkeyakinan amar putusan MK tanggal 21 Agustus, mengambil
opsi ketiga," ujar Pangi. Itu dilakukan sebagai keputusan kompromi atau
jalan tengah, untuk mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. "Ketika
MK tidak mengambil jalan tengah tentu akan membuat suasana gaduh,
mengancam kesatuan bangsa yang berujung konflik horizontal artinya
putusan MK berisiko besar membuat rakyat terbelah," katanya.
Menurut Pangi, publik merindukan keputusan yang memenuhi rasa
keadilan dan yang mengakomodir kepentingan kedua belah pihak.
Menurutnya, MK jangan terjebak pada angka- angka semata.
"Ini ujian besar bagi hakim MK atas pertaruhan independensi,
objektifitas, faktual hukum dan realitas sehingga amar putusan atau
vonis MK betul betul memenuhi rasa keadilan," katanya.
Anggota DPD RI asal Bali I Wayan Sudirta berpendapat, melihat
proses persidangan sengketa Pilpres di MK selama sebulan ini, gugatan
Prabowo-Hatta bisa jadi akan ditolak. Sebab, pembuktian perhitungan
suara, kesaksian, dan kecurangan yang disebut terstruktur, sistematis
dan masif (TSM) ternyata lemah, terutama terkait dengan 8,4 juta suara
yang disengketakan.
Menurut Wayan, sepanjang sejarah MK belum pernah memutuskan
pemungutan suara ulang (PSU) dalam kasus sengketa Pileg dan Pilpres,
kecuali dalam Pilkada. "Kalau dalam Pilkada ada PSU di beberapa tempat.
Juga saya tidak melihat ada TSM, kecuali dilakukan oleh incumbent. Saksi
juga tak bisa menegaskan katanya-katanya. Jadi, siapa yang curang itu
tidak jelas," ujarnya.
Meski demikian dia mengakui bahwa dalam Pilpres itu bisa saja ada
kekurangan, tapi tak akan menggagalkan hasil Pilpres. Apalagi
Prabowo-Hatta tak bisa membuktikan jumlah yang dicurangi itu di mana dan
berapa. "Kalau pun ada jumlahnya tak sampai 8,4 juta dan pasti tak akan
bisa menggungguli perolehan suara Jokowi-JK," katanya.
Percayakan Kepada MK
Sementara itu Komisi Pemilihan Umum selaku pihak Termohon
memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada lembaga pimpinan Hamdan Zoelva
itu. Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan, sejak awal KPU yakin bahwa
Majelis Hakim Konstitusi bisa bekerja sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki.
"Kami selalu mengikuti apapun yang harus kami lakukan dalam
persidangan itu. Selalu juga menilai dinamika apa yang ada di
persidangan itu. Jadi, kami juga menanti apa yang menjadi putusan
mereka," katanya.
Husni mengaku tidak ingin berandai-andai dengan hasil keputusan
yang akan dikeluarkan oleh MK, menyangkut menolak atau menyetujui
permohonan yang diajukan oleh pasangan capres-cawapres Prabowo
Subianto-Hatta Rajasa. Pasalnya, KPU juga masih menunggu apa yang bakal
diputuskan oleh MK atas perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ini.
Dia juga menyatakan tak memiliki persiapan khusus menjelang
dibacakannya putusan sengketa (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Enggak, enggak ada."
Capres pihak Pemohon, Prabowo Subianto tampaknya tidak peduli
disebut tak legowo karena dirinya tidak mau menerima hasil putusan KPU
atas pemilihan presiden. "Saya disebut tidak legowo tidak masalah. Tapi
bagaimana tanggung jawab saya terhadap saudara-saudara saya dan puluhan
juta yang memilih saya terhadap kecurangan ini?" katanya.
Dia juga masih optimistis bahwa para hakim di MK akan menetapkan
keputusan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Jika hasil tersebut
masih belum sesuai dengan harapannya, Prabowo mengaku masih memiliki
jalan lain yang akan ditempuh. "Kami akan ke PTUN. Kekuatan politik kami
masih sangat kuat, di DPR RI, DPRD dan seluruh Indonesia," kata
Prabowo menegaskan.
Prabowo menyatakan, gugatan Pilpres 2014 ke MK bukan karena dia
tidak menerima hasil pilpres, tetapi ingin membuktikan telah terjadi
kecurangan dalam pesta demokrasi 2014. Pihaknya tidak ingin lahirnya
suatu pemerintahan dari kebohongan atau kecurangan, karena akan
memerintah dengan tidak benar dan dikhawatirkan ditinggalkan rakyatnya.
"Manakala kecurangan sudah diketahui rakyat, pemerintah tidak
akan dipercaya oleh rakyat," katanya. Ia berharap, Koalisi Merah Putih
dapat terus kompak dan berjuang mendapatkan keadilan.
Mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD, tidak mau
memberikan prediksi terkait putusan MK dalam gugatan hasil Pilpres 2014.
Sebagai mantan hakim MK, dirinya tidak bisa memberikan pernyataan soal
peluang itu akan dikabulkan ataukah tidak.
"Yang tahu itu hakim, dan baru akan ketahuan hari Kamis. Enggak
boleh (diprediksikan), mantan hakim nggak boleh komentar," katanya.
"Soal kekurangan bukti pihak Pemohon dianggap masih wajar. Sering
terjadi di setiap sidang, hakim memberi catatan," katanya.
Sementara itu Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan menghormati
putusan yang akan dikeluarkan MK terkait PHPU Presiden dan Wakil
Presiden 2014. "Kita hormati MK dan percaya pada MK," katanya.
Dia memastikan dirinya tidak akan menghadiri acara putusan MK
Kamis siang. Namun mantan Wali Kota Solo itu mengaku akan tetap memantau
situasi di MK dari Balai Kota saja.
Jokowi juga menyebutkan tidak memberikan instruksi maupun arahan
apapun kepada para relawan dan pendukungnya menghadapi putusan MK.
"Enggak ada, enggak ada apa-apa. Relawan kami sudah tahu, mereka di
rumahnya masing-masing."
Sejauh ini situasi keamanan menjelang putusan MK masih kondusif.
Meski demikian Polda Metro Jaya siap dengan segala upaya antisipasi
terhadap kemungkinan terburuk, termasuk keamanan para hakimnya. "Ada
empat polisi yang mengawal setiap hakim," kata Kabid Humas Polda Metro
Jaya Kombes Pol Rikwanto.
Dia juga menambahkan, Polda Metro Jaya tidak melarang unjuk rasa
saat MK membacakan putusan hasil sidang sengketa Pilpres nanti. "Kalau
ada unjuk rasa akan tetap kami amankan, asal ada pemberitahuan."
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol
Dwi Priyatno mengatakan bahwa status kesiagaan untuk Jakarta Siaga 1.
Namun demikian, warga masyarakat tidak perlu cemas perihal peningkatan
status kesiagaan ini. Silahkan beraktivitas seperti biasa pada hari
Kamis.
Masyarakat juga tentu berharap "persatuan dan kesatuan bangsa
tidak terpecah hanya karena putusan MK" karena jika itu terjadi bangsa
ini harus membayarnya dengan sangat mahal. (Z002/Z002)
Editor: B Kunto Wibisono
